Disdagperin Kalteng Gelar Evaluasi PPPK, Tekankan Disiplin, Komitmen, dan Tanggung Jawab dalam Bekerja
Disdagperin Kalteng – Palangka Raya – Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (18/6/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pembinaan aparatur guna meningkatkan kualitas kinerja serta profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Evaluasi dilaksanakan sebagai sarana untuk meninjau pelaksanaan tugas para PPPK sekaligus memastikan setiap pegawai menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain menjadi forum evaluasi, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai media komunikasi antara pimpinan dan pegawai dalam menyampaikan berbagai masukan, kendala, serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan.
Dalam arahannya, pimpinan menekankan pentingnya kedisiplinan sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Setiap PPPK diharapkan mampu menjaga integritas, mematuhi ketentuan jam kerja, serta melaksanakan tugas secara profesional dan konsisten. Disiplin yang baik diyakini menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas.
Selain kedisiplinan, seluruh PPPK juga diingatkan untuk senantiasa menjaga komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah diamanahkan. Setiap pekerjaan hendaknya diselesaikan secara optimal, tepat waktu, dan penuh rasa tanggung jawab sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat serta dukungan terhadap pencapaian target kinerja perangkat daerah.
Melalui kegiatan evaluasi ini, diharapkan seluruh PPPK di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah semakin meningkatkan etos kerja, disiplin, dan profesionalisme, sehingga mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung pelaksanaan program kerja serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
