Beranda ยป Bidang Perdagangan Dalam Negeri
Bidang Perdagangan Dalam Negeri
Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pembinaan usaha dan sarana prasana distribusi perdagangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis usaha Perdagangan Dalam Negeri.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi:
1. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengendalian distribusi, pemantauan harga dan
ketersediaan barang pokok dan barang penting;
2. Pembinaan pelaku usaha distribusi;
3. Pembinaan dan pemasaran produk hasil industri pertanian, perkebunan, peternakan dan
kelautan;
4. Pengendalian inflasi;
5. Pelaksanaan kerjasama dagang antar pulau, pengembangan dan pengawasan sarana
prasaran distribusi perdagangan;
6. Pengelolaan, pengembangan dan pemberdayaan pasar rakyat, pasar modern dan
pergudangan;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana distribusi;
8. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam upaya pengembangan, pengelolaan sarana
prasarana distribusi;
9. Pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha;
10. Penyelenggaraan promosi dan peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil dan
menengah perdagangan;
11. Pengawasan transaksi perdagangan melalui elektronik dan;
12. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
Postingan terbaru
- TP PKK Provinsi Kalteng gelar Rapat Persiapan “Keikutsertaan Kegiatan HKG PKK TK Nasional di Kota Makassar Sulawesi Selatan Bulan Juli Tahun 2026 18 Juni 2026
- Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, Norhani, S.Sos., M.AP Hadiri Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 17 Juni 2026
- Langkah Strategis Menuju RKPD 2027 yang Berkualitas, Disdagperin Kalteng Hadiri Rapat Fasilitasi 17 Juni 2026
- UPT BPSMB Disdagperin Prov. Kalteng Mengikuti Sosialisasi Dokumen dan Kebijakan Komite Akreditasi Nasional (KAN) Tahun 2026 Secara Daring 17 Juni 2026
- Tingkatkan Kualitas Data dan Evaluasi Kinerja, Disdagperin Kalteng Hadiri Rapat Survei Kemendagri 17 Juni 2026
KATA PENCARIAN








